Pemimpin Perlu Pengalaman

MENJADI pemimpin harus mempunyai pengalaman awal, yang dapat membuat mimpi dan ide menjadi kenyataan. Orang membutuhkan pemimpin yang dapat melaksanakan cita-cita bersama.

"Karena itu pertanyaannya, pemimpin itu hasil dari apa? Apakah hasil sekolah? Boleh. Tapi ada peribahasa pengalaman adalah guru terbaik. Itu sama artinya untuk menjadi pemimpin harus punya pengalaman awal," kata Wapres M Jusuf Kalla saat membuka pelatihan kaderisasi kepemimpinan pemuda ponpes di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang lain menjadi sesuatu yang mutlak bagi seorang pemimpin. Wapres juga menjelaskan bahwa setiap orang punya visi dan punya mimpi. "Jadi pemimpin itu yang dapat membuat mimpi menjadi kenyataan secara bersama-sama, yang bisa menjadikan ide jadi kenyataan, tanpa pemimpin kita akan sulit dan cerai berai," kata Wapres.

disadur dari :http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan&rbrk=Dinamika&id=64847&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan

50 Persen Calon DPD Sumbar Anggota Parpol

PadangKini.com

PADANG--Sebanyak 50 persen calon DPD RI yang ditetapkan KPU Sumbar berasal dari partai politik. Beberapa diantaranya masih menjadi anggota dewan baik di DPR RI maupun DPRD Sumbar dan DPRD di kabupaten dan kota.

"Sebanyak lima puluh persen diantara calon DPD merupakan politisi, delapan diantaranya duduk sebagai wakil rakyat di DPRD," kata Husni Kamil Manik, anggota KPU Sumbar, Selasa (26/8).

Mereka diantaranya, Patrialis Akbar, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN.

Kemudian terdapat lima anggota DPRD Sumbar yang ikut mendaftar yakni, Usman Husein (Partai Golkar), Marhadi Efendi (PAN), Erizal Effendi (PAN), Tuanku Mudo Ismet Ismael (Partai Golkar) dan Ardiansyah (PDI-P).

Selain itu juga ada Alirman Sori, yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Alirman Sori dan anggota DPRD Pessel, Risnaldi.

Sedangkan anggota DPD-RI periode 2004-2009 yang kembali mendaftar, Irman Gusman (Wakil Ketua DPD-RI), Afdal dan Muchtar Naim.

"Besok 42 nama calon DPD yang sudah ditetapkan ini akan dikirim ke KPU Pusat untuk diteliti lagi, jika tidak ada masalah, maka akan diumumkan menjadi daftar Calon Sementara, 27 September hingga 10 Oktober mendatang. (april/oca)

Dua Anggota F-PAN DPRD Sumbar Mundur Caleg

Jumat, 22 Agustus 2008

PADANG, METRO-- Sebanyak 10 Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Sumbar Periode 2004-2009 menempuh jalur berbeda pada Pemilu 2009 mendatang. Dua orang diantaranya dipastikan tidak lagi maju pada posisi legislatif. Sekretaris DPW PAN Sumbar Shafwan SE Akt menyebut, seluruh kader PAN — termasuk anggota legislatif memiliki hak dan kesempatan yang sama.
Dua orang yang tidak lagi maju itu adalah, Djusan Nulli yang tidak lagi mendaftarkan diri. Faktor usia menghmbatnya. Shafwan menyebut, Djusan kemungkinan besar memberikan kesempatan kepada salah satu anaknya untuk maju di DPRD Sumbar. Selanjutnya Ir Bachtul. “Meski mengambil formulir, hingga penutupan pendaftaran, dia tidak mengembalikan ke DPW PAN,” tegas Shafwan, Kamis (21/8) di kantor DPW.

Shafwan menyebutkan, sekretariat DPW PAN Sumbar telah menghubungi Bachtul berkali-kali. Namun, hingga akhir batas waktu pencalegan internal, Bachtul tidak kunjung muncul. “Mungkin, dia tidak lagi berkeinginan menjadi anggota dewan. Namun, kami berharap dia masih setia kepada partai,” tandas Shafwan.

Tiga orang Anggota F PAN DPRD Sumbar lainnya, Ir Yosmeri dan Taslim SSi dan Hayatul Fikri SAg mendapat kesempatan ‘promosi’ ke DPR RI di Senayan Jakarta. Keduanya akan bertarung pada daerah pemilihan (Dapil) Sumbar II. Hayatul Fikri tidak maju di Sumbar, melainkan di Daerah asalnya Provinsi Riau.

“Ini berkah dari pemilihan calon berdasarkan suara terbanyak. Para kader belomba untuk menjadi yang terbaik,” tegas Shafwan yang juga akan mencoba peruntungan menuju DPRD Sumbar dari Dapil II ini. “Sebagai pengurus, kita akan mendukung, kader yang ini naik ke level nasional.”

Ketua DPW PAN Sumbar H M Asli Chaidir masih tetap akan mempertahankan kursinya di DPRD Sumbar dari Dapil I Padang dan Mentawai. Sama halnya dengan Emdarmy dan Drs Apris Yaman yang kembali mengulang prestasinya meuju DPRD Sumbar dari Dapil masing-masing.

Dua orang lainnya, kata Shafwan juga memilih jalur lain, yaitu memperebutkan 1 dari 4 kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mereka adalah Marhadi Effendi dan Erizal Effendi. “Untuk Marhadi, mungkin karena dia sudah dua kali menjadi Anggota DPRD Sumbar. Untuk Erizal, sepertinya karena ini melihat peruntungan baru,” lanjut Shafwan lagi.

Shafwan menolak, ‘hengkang’ atau tidak mendaftarnya beberapa Anggota DPRD Sumbar itu karena bermasalah dan dihalang-halangi partai. “PAN tidak pernah menghalang-halangi mereka yang ingin maju. Kita memberikan kesempatan yang sama. Tentunya selama mereka masil mematuhi aturan yang berlaku di partai,” pungkas Shafwan yang menyentil, kader yang pindah ke partai lain adalah kader-kader yang bermasalah.

Suara Terbanyak

Pola penghitungan calon yang dilakukan PAN pada Pemilu mendatang adala suara terbanyak. PAN, katanya adalah partai yang mempelopori suara terbanyak sejak 4 tahun lalu. Saat menggodok dan membahas UU Pemilu (UU No 10), F PAN merupakan satu-satunya fraksi yang mengusung hal tersebut. Kalau saat ini banyak partai yang mengikuti, Shafwan hanya tersenyum.

Tahun 2004, lanjutnya, penetapan suara terbanyak memang menjadi masalah tersendiri. Untuk 2009, seluruh Bacaleg telah melengkapi diri dengan surat pernyataan bersedia menerima suara terbanyak.

“Mereka juga diwajibkan menyerahkan surat pengunduran diri, kalau kalah dari calon di bawahnya dan PAN mendapatkan kursi. Ini adalah jamina, cara ini akan sukses,” lanjut Shafwan yang 2004 lalu maju sebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok.(rvi)

Satu Kursi DPRD Minimal 9 Ribu Suara, Asumsi Jumlah Pemilih 3 Juta Orang

Selasa, 15 Juli 2008

Padang, Padek-- Jumlah suara yang dibutuhkan untuk meraih tiket menuju kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumbar pada Pemilu 2009 mendatang tidak terlalu berbeda dibandingkan Pemilu 2004. Jika diasumsikan, jumlah pemilih di Sumbar sebanyak 3 juta orang, maka dibutuhkan dukungan minimal antara 9 ribu sampai 12 ribu suara untuk meraih satu kursi. Ini disesuaikan dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

Penghitungan BPP yaitu total suara sah partai politik satu Dapil dibagi jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah pemilihan tersebut. Apabila jumlah suara sah suatu partai politik peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, dalam penghitungan tahap pertama langsung memperoleh kursi. ”Jika ada lebih dari satu orang yang memperoleh suara di atas 30 persen dalam satu partai di suatu Dapil, maka perolehan kursi ditentukan berdasarkan nomor urut,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Sumbar Husni Kamil Manik.

Sedangkan bagi calon yang memperoleh 100 persen suara dari BPP di suatu Dapil, maka otomatis lolos menjadi anggota DPRD. Misalnya, belajar dari Pemilu 2004, Dapil I dengan alokasi kursi 10 dan BPP 37.531, maka untuk memenuhi dukungan 30 persen dibutuhkan suara minimal 11.259 untuk satu kursi. ”Nah, jika ada yang memperoleh suara sama atau lebih besar dari 37.531, otomatis duduk tanpa memperhatikan nomor urut,” jelas Husni.

Untuk Dapil II dengan alokasi 11 kursi dan BPP 38.641, dibutuhkan dukungan 11.592. Dapil III dengan alokasi kursi 10 dan BPP 32.665 dibutuhkan dukungan 9.799. Dapil IV dengan alokasi 12 kursi dan BPP 38. 316 dibutuhkan dukungan 11.495. Dapil V dengan alokasi 12 kursi dan BPP 34.722 dibutuhkan dukungan minimal 10.477.

Walau jumlah dukungan yang dibutuhkan tidak terlalu besar hanya 30 persen dari BPP, ternyata untuk mencapainya tidak mudah. Ini bisa dilihat dari perolehan suara Pemilu tahun 2004 lalu ternyata dari 55 anggota DPRD hanya 20 orang yang menembus angka dukungan minimal di Dapilnya masing-masing.

Untuk Dapil I hanya tiga orang yang melebihi kuota, di antaranya Mahyeldi Ansharullah 25.803, Asli Chaidir 19.448 dan Syawir Taher 16.388. Untuk Dapil II ada lima orang, di antaranya Bahrum Yonda Djabar 18.967, Saidal Masfiyudin 19.989, Johardi Das Datuk Tan Marajo 11.815. Dapil III di antaranya Irdinansyah Tarmizi 20.376, Hendra Irwan Rahim 13.223, Muhammad Sayuti Datuk Rajo Panghulu 10.726, Erizal Efendi 10.882 dan Ikasuma Hamid 12.515.

Dapil IV di antaranya Leonardy Harmainy 15.807, Usman Husein 12.339, Tuanku Muda Ismet Ismail Koto Tuo 14.797, Herizal Lazran 13.601. Dapil V di antaranya Zulkenedi Said 24.693, Yulman Hadi 13.197, Yulfitni Djasiran 14.296, Marhadi Efendi 12.396 dan Amora Lubis 14.334.

Perolehan minimal dukungan ini masih didominasi Partai Golkar yang menang di seluruh kabupaten/kota di Sumbar, kecuali Padang dan Mentawai. Sedangkan PKS unggul di Padang dengan perolehan suara 72.442 dari 342.614 suara sah dan PPD sukses di Mentawai dengan perolehan suara 7.091 dari 32.700 suara. ”Daerah basis kemenangan partai ini bisa saja berubah di Pemilu 2009. Kota Padang misalnya, tahun 1999 dimenangkan PAN dan Mentawai dimenangkan PDIP,” tandas Husni Kamil Manik.

Menurut Husni, secara detail BPP di masing-masing Dapil berbeda. Baru bisa ditetapkan setelah diketahui suara sah hasil Pemilu. Begitu juga dengan daftar pemilih yang sekarang masih dalam tahap pencocokan dan penelitian terhadap data agregat penduduk yang diserahkan BPS 5 April lalu. Dijadwalkan laporan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) masuk paling lambat 7 Agustus dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) baru diumumkan 8 Agustus mendatang. (gebril daulai)