Waktu Sholat

Recent Comments

Silahkan Tinggalkan Pesan


ShoutMix chat widget

Pengikut

Komunitas Bloger Kota Padang

Palanta - Komunitas Blogger Padang

Lantera MinangKabau

Lantera MinangKabau
LSH HIV/AIDS Sumbar

Komunitas Pemerhati Jalanan

Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan

26 Januari 2009

HUT Kabupaten Pasaman Barat Yang Ke-5

Rabu (7/1), Kabupaten Pasaman Barat memperingati hari jadi ke-5. Berlahan-lahan tapi pasti kabupaten yang dikenal dengan tanaman kelapa sawit ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam bidang pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi, kesehatan, pariwisata dan infrastruktur.

Kabupaten Pasbar yang dimekarkan sejak lima tahun lalu dari kabupaten induk Kabupaten Pasaman berasarkan Undang Undang (UU) No. 38 tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003 mulai beranjak dewasa menuju sebuah kabupaten yang maju, berkembang disegala bidang dan mampu melayani kepentingan masyarakat seutuhnya. Pembangunan Pasbar lima tahun belakangan ini cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran lainnya di Sumbar. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik. Perkembangan ekonomi Pasaman Barat (Pasbar) terus menunjukkan tren positif.

Dari evaluasi tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Pasbar tetap pada urutan kedua di Sumbar setelah Kabupaten Pariaman. Dibandingkan, tahun 2006 pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 6,36 persen sedangkan tahun 2005 6,54 persen. Pada tahun 2006 secara nominal kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 509,80 miliyar, sedangkan tahun 2005 hanya 2.983,30 miliyar.

Dengan demikian terjadi peningkatan sekitar 3. 493,10 miliyar. Produktifitas ekonomi Pasbar secara rill tahun 2006 mencapai 2.115,15 meliyar atau mengalami peningkatan sebesar 126,45 miliyar dibandingkan tahun 2005 yang hanya 1.988,70 miliyar. Secara keseluruhan Pasbar mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,36 persen.

Bupati Pasbar H Syahiran yang didampingi Wakil Bupati Pasbar H Risnawanto kepada antara-sumbar.com menyatakan evaluasi pertumbuhan ekonomi tersebut menggambarkan Pasbar telah mampu berbuat banyak demi perkembang ekonomi masyarakat. Sumbangan terbanyak berasal dari sector pertanian (8,97 %), disusul sektor perikanan 5,54 persen, tanaman pangan dan holtikultural 7,96 persen, perkebunan 7,29 persen, sektor peternakan 6,92 pesen dan kehutanan 6,62 persen.

Dijelaskannya PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai barang jasa yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi. Hal ini merupakan kriteria melihat perkembangan suatu daerah berdasarkan pertumbuhan ekonominya."PDRB suatu daerah sangat tergantung dari SDA dan faktor produksi yang dimiliki. Sehingga PDRB merupakan suatu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah,"terang H Syahiran.

Belum lagi bidang pendidikan yang akan dikembangkan berupa pengembangan sekolah satu atap yang menjangkau daerah kejorongan. Usaha ini cukup efektif dan mampu meningkatkan prestasi dibidang pendidikan. Selama tahun 2008, saja, hasil ujian nasional Pasbar cukup menggembirakan dengan merebut peringkat satu pada tingkat SMP dan peringkat dua pada tingkat SLTA. Pada bidang agama pun pembinaan akan terus ditingkatkan berupa penambahan anggaran pembinaan dari Rp 4 M menjadi Rp 6 M.

sumber....

23 Januari 2009

Mui Pasaman Dukung Pembangunan Keagamaan Dan Pemberantasan Kemaksiatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pasaman mendukung sepenuhnya Program pembangunan di Kabupaten Pasaman terutama dalam bidang keagamaan dan kemaslahatan umat serta pemberantasan kemaksiatan.


Demikian salah satu poin pernyataan sikap tertulis MUI Kab Pasaman terhadap persoalan keumatan di Kab Pasaman, yang disampaikan Ketua MUI H.Maslan Nasution dalam sebuah pertemuan dengan Pemerintah Kab Pasaman di Balerong Pusako Anak Nagari, Selasa (20/1) malam.


Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Pasaman Yusuf Lubis, SH, dan sejumlah kepala SKPD terkait yang berlangsung penuh


Pernyataan sikap MUI yang meliputi 6 poin itu, yang kedua adalah mendukung dan berperan aktif serta mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi atas upaya kesuksesan pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Propinsi Sumatera Barat XXXIII di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tahun 2009. Ketiga, MUI Kab Pasaman mencermati penerapan Perda Nomor 21 dan 22, tahun 2003 tentang pandai baca tulis Alquran dan berpakaian muslim/muslimah bagi siswa, pegawai, karyawan/karyawati di Kabupaten Pasaman merupakan peraturan Daerah yang sangat berpotensi menghidupkan nuansa Islami di ranah Pasaman. Tapi realita menunjukkan bahwa perda tersebut belum difungsikan secara epektif da maksimal pada tataran implementasi. Sebagai contoh ketika seorang siswa akan memasuki sebuah sekolah, maka aturan yang ada dalam Perda itu dijadikan sebagai sebuah persyaratan. Tapi ketika seorang pejabat akan dipromosikan sebuah jabatan, maka perda itu tidak lagi menjadi perhatian.


Ke empat, Manfaat telepon genggam (HP) sangat besar jika kita ambil sisi positifnya. Tapi tidak bias dipungkiri dampak negatifnya amat besar terutama bagi para remaja, seperti penyalahgunaan HP sebagai sarana pornografi melalui dunia maya. Mengingat mudarat yang ditimbulkan dari hal tersebut, di rasa perlu ada suatu instruksi yang berlaku secara menyeluruh kepada seluruh lembaga pendidikan/sekolah yang ada di Kabupaten Pasaman untuk melarang siswa/I membawa HP ke sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA.


Kelima dalam usaha pemberantasan kemiskinan dirasa perlu mencarikan solusi alternative bagi masyarakat dalam menjalankan roda ekonominya yang sangat bergantung kepada pihak yang menawarkan jasa pinjaman dengan bunga yang

Keenam dalam rangka memberikan jaminan kepastian terhadap umat tentang kehalalan makanan dan proses bermuamalat di pasar-pasar di Pasaman perlu, adanya panduan dan tata penyembelihan hewan di tempat tempat penyembelihan hewan, dan adanya seruan tertulis dari Pemerintah Kab Pasaman berupa pengumuman.

Sumber
Rata Penuh

11 Desember 2008

Pasaman Barat Yang Kaya Tapi Miskin


5.300 ton CPO mengalir per hari dengan nilai Rp. 15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diangkut oleh 265 truk tangki per hari.
CPO (Crude Palm Oil) sebagai hasil kelapa sawit merupakan komoditi andalan ekspor non migas Negara Indonesia sebagai penghasil nomor 2 di dunia setelah Malaysia.
Pasaman Barat memiliki luas lebih dari 200 ribu hektar perkebunan kelap sawit yang dikelola oleh Perkebunan Besar Nasional (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR).
Saat ini terdapat 9 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) di Pasaman Barat, berikut datanya:

Perbulanya Pasaman Barat menghasilkan 6.625 ton CPO dengan nilai Rp. 397.5 Milyar.  CPO sebagai komiditi ekspor jelas memberikan devisa yang cukup besar buat Negara. Dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja sudah diperoleh pendapatan sebesar Rp. 39.75 Milyar, berdasarkan dana perimbangan daerah seharusnya Pasaman Barat menerima Rp. 29.81 Milyar, cukup memakmurkan lebih kurang 300 ribu penduduk Pasaman Barat, dan jika dibagi akan memperoleh Rp. 99.375 juta per orang, belum termasuk hasil inti sawit (PKO), namun APA YANG DIPEROLEH PASAMAN BARAT ???.
-  PAD Pasaman Barat tahun 2006 hanya sebesar Rp. 9 milyar
- 265 truk tangki yang melewati jalan kelas III B  sepanjang 192.3 km yang merupakan jalan propinsi terpanjang untuk kabupaten di Sumatera Barat rusak berat karena telah melanggar PP nomor 43 tahun 1993 pasal 11
- Restribusi untuk truk tangki hanya Rp. 3.000,-/tangki
- Rata-rata 2 kecelakaan terjadi tiap hari akibat jalan rusak tersebut yang terbentang mulai dari  batas propinsi Sumut hingga Padang Sawah
- Masyarakat Pasaman Barat tetap miskin
- Pembangunan tersendat-sendat
Siapa seharusnya yang berteriak dan memikirkan hal ini?.  Sekaranglah saatnya kita buka mata dan telinga bahwasanya Pasaman Barat itu kaya tetapi kenapa masyarakatnya tetap miskin?.  Pendapatan dari CPO tersebut hanya salah satu dari potensi yang ada di Pasaman Barat sebagai penghasil devisa yang harus dikembalikan ke masyarakat Pasaman Barat dan bukan sebagai lahan untuk memperkaya pejabat atau golongan tertentu saja, mari kita kembalikan hak masyarakat Pasaman Barat dan kita hapus imprealisme dari muka bumi Pasaman Barat. Disadur dari LSM WAMPEL

20 September 2008

Produksi Ribuan Hektar Sawit Terancam

Kab. Pasaman Barat | Rabu, 03/09/2008 21:04 WIB
Gebril Daulay - Padang Ekspres

klik untuk melihat foto
Marhadi Effendi
Ribuan hektar kebun sawit milik masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terancam sia-sia. Sebab, bibit sawit yang digunakan masyarakat di di Sungai Aur, Pasbar tidak terjamin kualitasnya.

Produksi awal hingga usia enam tahun hasilnya cukup baik, tetapi setelah menginjak usia delapan tahun produksinya turun drastis.

"Biasanya dalam satu hektar produksinya mencapai 2 ton per panen, tapi sesudah berumur 8 tahun turun drastis, hanya 500 kilogram. Artinya, hasil sawit tersebut tidak seimbang dengan biaya operasional," kata Anggota Komisi I DPRD Sumbar Marhadi Effendi kepada Padang-Today. (*)

Produksi Sawit Terancam

Kamis, 04 September 2008
Padang, Padek-- Ribuan hektar kebun sawit milik masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terancam sia-sia. Sebab, bibit sawit yang digunakan masyarakat di Sungai Aur, Pasbar tidak terjamin kualitasnya. Produksi awal hingga usia enam tahun hasilnya cukup baik, tetapi setelah menginjak usia delapan tahun produksinya turun drastis.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I, Marhadi Efendi. Menurutnya, biasanya dalam satu hektar produksinya mencapai 2 ton per panen tapi sesudah berumur 8 tahun turun drastis, hanya 500 kilogram. Artinya, hasil sawit tersebut tidak seimbang dengan biaya operasional.

Peluang masyarakat mendapat bibit yang kurang unggul sangat besar mengingat tingginya harga bibit Rp46 ribu per batang dengan umur sekitar satu tahun. Akibatnya, petani hanya mengandalkan bibit hasil pembibitan alami yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan buah sawit yang jatuh dari batang tanpa ada proses seleksi secara ketat dan tanpa sertifikasi.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Yosmeri Yusuf menegaskan pemerintah daerah perlu memperbanyak penangkar benih unggul di daerah untuk memudahkan akses masyarakat. Selain itu, penangkar benih ini akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar dan menjadikan usaha perkebunan lebih efisien.

Tanpa itu kata Yosmeri, usaha dan dana yang dikeluarkan masyarakat untuk perkebunan sawit dalam waktu singkat akan terbuang percuma. Bahkan berpotensi memiskinan masyarakat karena tanahnya sudah terlanjur menjadi kebun sawit yang tidak produktif. (geb)